Ekonom Ungkap Faktor di Balik Ekonomi RI Tembus 5,61%

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 5,39% YoY dan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87% YoY.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 6.187,2 triliun. Capaian ini menjadi pertumbuhan triwulan pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Sebelumnya, pertumbuhan sempat mencapai 6,03% YoY pada triwulan I 2013, lalu cenderung stagnan di kisaran 5% sebelum turun saat pandemi COVID-19.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai menilai capaian ini menjadi sinyal awal perubahan tren pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5% menuju 6%. Menurutnya pertumbuhan ini tidak lepas dari strategi percepatan belanja negara di awal tahun atau frontloading.

"Kami mengapresiasi ketepatan langkah tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagaimana telah kami proyeksikan dan rekomendasikan secara tegas dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di triwulan pertama. Data BPS hari ini mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif," ujar Yossi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi yakni 21,81% YoY. Sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,96%. Secara gabungan, konsumsi rumah tangga dan PMTB menyumbang 82,65% terhadap PDB.

Dari sisi produksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14%, didorong aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri.

Menurut Yossi, data tersebut menunjukkan strategi percepatan belanja tidak hanya mendorong penyerapan anggaran, tetapi juga memperkuat sektor yang terkait langsung dengan konsumsi domestik.

Pola ini sejalan dengan realisasi APBN hingga akhir Maret 2026. Belanja negara tercatat mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4% YoY. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 610,3 triliun atau naik 47,7% YoY, dengan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 329,1 triliun yang tumbuh 51,5% YoY.

Di sisi lain, defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB sebagai konsekuensi percepatan belanja di awal tahun.

"Jika kita melihat data indikator Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52 persen. Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal," jelas Yossi.

Meski demikian, ekonom mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan fiskal ke depan. Dengan defisit yang meningkat di awal tahun, strategi lanjutan dibutuhkan agar pertumbuhan tetap terjaga tanpa mengganggu keberlanjutan APBN.

"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6 persen PDB bukan tidak mungkin terjadi. Kami memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya. Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah," pungkas Yossi.